<P>Tasikmalaya, <STRONG>NU Online<BR></STRONG>Posisi Nahdlatul Ulama (NU) dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 5 Juli 2004 mendatang tetap netral. NU juga tidak akan mengarahkan warganya (kaum nahdliyin) agar memilih salah satu kandidat tertentu karena tidak memiliki otoritas dan bukan pada tempatnya. </P>
<P>Demikian disampaikan Plh Ketua Umum PBNU H. Masdar Farid Mas'udi, M.A., di sela-sela acara Halaqah "NU dan Kebangsaan" di Pesantren Al Munawwar Jarnauziyyah, Pasirbokor Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Kamis (10/6). "Hak suara diserahkan sepenuhnya kepada individu masing-masing. Secara resmi NU tidak mengarahkan suara ke salah satu pasangan dan NU tidak bisa dijadikan kendaraan politik," katanya. </P><>
<P>Selain itu, Masdar juga mengungkapkan, semua pengurus NU yang tercatat ikut tim sukses atau juru kampanye capres/cawapres harus non aktif. Mengenai sinyalemen adanya perpecahan di tubuh NU menyusul pro kontra fatwa ulama NU Jatim yang mengharamkan presiden wanita, Masdar membantah hal itu sebagai perpecahan. "Itu bukan perpecahan, tapi hanya sekadar beda pendapat saja," tandasnya.</P>
<P>Pada kesempatan itu, Rais Syuriyah PWNU Jabar K.H. Abdullah Abbas kepada sekira seratus jajaran pengurus dan warga NU di Wilayah Jabar yang hadir, meminta agar PBNU segera mengambil langkah nyata, menonaktifkan semua pengurus NU di semua tingkatan yang bertindak sebagai tim sukses atau jurkam. </P>
<P>Itu penting, katanya, guna menjaga dan memelihara kemurnian "Khittah NU 1926". Apabila dilanggar atau tidak dilaksanakan secara konsisten, dikhawatirkan bisa menimbulkan kemudaratan bagi warga NU.</P>
<P>Dalam tausiah tertulisnya yang dibacakan K.H. Ayyip, Abdullah Abbas mengatakan, pihaknya mendukung qaraar Syuriyah PBNU 16 Mei 2004 yang menonaktifkan K.H. Hasyim Muzadi dan Ir. H. Salahuddin Wahid dari jabatan Ketua Umum dan Ketua PBNU. Kemudian mendukung Rais Aam Syuriah PBNU DR. K.H. M.A. Sahal Mahfudh, dibantu Plh Ketua Umum PBNU H. Masdar Farid Mas'udi M.A., agar keduanya segera mengambil langkah tegas, tepat, dan strategis. "Itu semua dalam rangka menyelamatkan warga NU sebelum pilpres dan capres selesai dilaksanakan," ungkapnya.</P>
<P>Meski demikian, Abbas menganjurkan agar seluruh warga NU menggunakan hak pilih pada pilpres dan wapres nanti, sesuai pertimbangan rasional dan tuntutan nuraninya. Ditegaskannya, hak pilih merupakan hak pribadi, bukan kewajiban dari NU. Apalagi NU bukan organisasi politik, sehingga tidak memiliki otoritas dan bukan pada tempatnya mengarahkan warganya memilih satu kandidat tertentu.</P>
<P>Dia mengajak semua pihak tetap menjaga kemurnian "Khittah NU 1926", tidak menggunakan NU sebagai kendaraan politik kekuasaan, menghadapkan satu kelompok politik dengan kelompok lain. Kemudian meminta kepada para tokoh NU yang dijadikan kandidat presiden dan wakil presiden serta warga NU pendukungnya mampu menjunjung tinggi moralitas, etika sosial politik luhur saat mengikuti perhelatan demokrasi. Kemudian menunjukkan sikap toleran, adil, dan bersahaja. </P>
<P>Malah sebisa mungkin harus menghindari sikap arogan, permusuhan, caci maki atau cara-cara tidak terpuji lainnya. Demikian pula kepada para kiai di lingkungan NU dimohon senantiasa kompak membantu warga NU, menjaga kemurnian khittah-nya. Memberikan arahan yang benar kepada warga tentang posisi NU.</P>
<P>Sedangkan dalam kaitan menyelamatkan warga NU dan pemurnian "Khittah NU 1926", diharapkan PBNU dapat mengawal secara sungguh-sungguh muktamar NU mendatang. Tujuannya agar tidak menjadi ajang rebutan kekuasaan, pihak yang kalah atau menang dalam pertarungan pilpres dan wapres mendatang. Sehingga penonaktifan atau pergantian semua panitia muktamar yang menjadi capres atau cawapres dan tim sukses menjadi penting dilakukan.(mkf/pr)<BR></P>
Nasional LAINNYA
