<div>Pontianak, <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">NU Online</span><br></div><div>Sejumlah aktivis dari Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Barat (Kalbar) melakukan aksi damai. Hal tersebut menyikapi kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di kawasan setempat.</div><div><br></div><div>Aksi tersebut diikuti ratusan mahasiswa yang dikawal pihak kepolisian mulai dari Taman Digulis Untan A Yani diteruskan ke PT Pertamina (Persero) Kalbar yang berada di Sutoyo. </div><div><br></div><div>“Saat ini gas elpiji 3 kilogram sangat dibutuhkan mayoritas masyarakat terutama kalangan bawah,” kata Abdul Malik. Keberadaan gas elpiji 3 kilogram semakin langka dan harga semakin naik, lanjutnya. </div><div><br></div><div>Dalam persoalaan kelangkaan sebagian barang yang demikian dibutuhkan masyarakat bawah tersebut, PKC PMII Kalbar sudah melakukan kajian.</div><div><br></div><div>“Pertama, kemungkinan yang menjadi hambatan di jalur pendistribusian seperti infrastruktur dan prasarana,” kata Wakil Ketua Bidang Eksternal PKC PMII Kalbar ini.</div><div><br></div><div>Beberapa waktu lalu tim gabungan yang terdiri dari PT Pertamina (Persero) Kalbar dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak serta Polresta Pontianak menggelar inspeksi mendadak. Hal itu dilakukan terhadap sejumlah rumah makan dan restoran yang masih menggunakan gas elpiji 3 kilogram. </div><div><br></div><div>“Bisa juga kelangkaan elpiji bersubsidi kemungkinan juga disebabkan adanya penyelewengan atau kerja sama yang terselubung antar pihak penyedia dengan oknum pengusaha tertentu,” katanya. Sehingga hal tersebut berdampak kelangkaan elpiji bersubsidi, lanjutnya. </div><div><br></div><div>Menurut PMII, dari kajian tersebut berarti bahwa pihak Pertamina masih belum maksimal dalam melakukan pengawasan dan kontrol bersubsidi yang tidak tepat sasaran. “Hal tersebut seharusnya pemerintah dan instansi terkait harus lebih tegas dalam menyikapinya,” katanya.</div><div><br></div><div>Karenanya, PMII mengeluarkan sikap yakni menuntut PT Pertamina Kalbar untuk menerapkan regulasi terkait penyaluran LPG <span style="color: rgb(84, 84, 84); font-family: arial, sans-serif; font-size: small;"> </span><span style="color: rgb(84, 84, 84); font-family: arial, sans-serif; font-size: small;">(<span style="font-style: italic;">Liquified Petroleum Gas</span>) </span>subsidi 3 kilogram agar tepat sasaran.</div><div><br></div><div>Kedua, mendesak PT Pertamina dan aparat keamanan membentuk tim investigasi untuk mengatasi kemungkinan penyelewengan atau penimbunan yang dilakukan agen.</div><div><br></div><div>“Ketiga, mendesak DPRD untuk meminta penjelasan kepada Pertamina terkait terjadinya kelangkaan gas LPG 3 kilogram, serta melakukan pengawasan tethadap lembaga yang memiliki kewenangan terhadap barang yang bersubsidi,” ungkapnya.</div><div><br></div><div>Pihaknya turut mendesak Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan inspeksi mendadak rutin ke lapangan, juga meminta kepada Satuan Tugas Pangan untuk melakukan operasi pasar.</div><div><br></div><div>Pernyataan keras juga disampaikan PMII. “Kami menuntut mundur manager PT Pertamina KalBar, apabila tidak dapat mengatasi kelangkaan ini dalam waktu dekat,” tegasnya.</div><div><br></div><div>Di akhir pernyataan, PMII mengajak semua lapisan masyarakat dan pemerintah bersama mengawasi penyalah gunaan LPG 3 kilogram. (<span style="font-weight: bold;">Rokib/Ibnu Nawawi</span>)</div><div><br></div>
Nasional LAINNYA
