<div>Jakarta, <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">NU Online</span></div><div>Pengurus Pusat Lembaga Penanunggalan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) peluncuran program “Peningkatan Kapasitas dalam Kesiapsiagaan Bencana untuk Respon yang Cepat dan Efektif” di Gedung PBNU Lantai 5 Jakarta Pusat, Selasa (14/6) sore.</div><div><br></div><div>Ketua LPBINU M Ali Yusuf memaparkan, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selama tahun 2015 menunjukkan dari jumlah kejadian, jumlah korban dan kerugian yang disebabkan longsor merupakan yang pertama, disusul banjir, dan puting beliung. </div><div><br></div><div>BNPB juga menyebut ada lebih dari 1.500 bencana terjadi di Indonesia dan menyebabkan lebih dari 240 korban jiwa serta lebih dari 837 ribu orang mengungsi, serta kerugian material yang sangat besar.</div><div><br></div><div>Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat telah melakukan berbagai hal. Namun, penanggulangan bencana khususnya tanggap darurat bencana dirasakan belum maksimal. Banyaknya kejadian bencana yang terjadi belum dapat ditangani secara cepat, kurang efektif dan masih berdampak besar. Hal tersebut disebabkan di antaranya oleh minimnya kompetensi pemangku kepentingan. Tidak adanya sistem tanggap darurat bencana yang efektif yang dapat digunakan dalam aktivitas respon darurat, kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan, dan kurangnya korelasi antara kegiatan kesiapsiagaan dengan implementasi pada saat tanggap darurat.</div><div><br></div><div>Oleh karena itu, sambung Ali, Nahdlatul Ulama melalui LPBINU bekerjasama dengan Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) akan melaksanakan program “Mendukung Pemerintah dan Masyarakat Lokal untuk Meningkatkan Kapasitas dalam Kesiapsiagaan Bencana untuk Respon Bencana yang Cepat dan Efektif (SLOGAN-STEADY)”.</div><div><br></div><div>Tujuan umum dari program ini adalah untuk mengelola risiko dan dampak bencana melalui penguatan kapasitas kesiapsiagaan dan respon bencana. Upaya kesiapsiagaan bencana dibutuhkan untuk memastikan sistem dan prosedur dapat diimplementasikan. Kemudian sumber daya siap dimobilisasi secepat mungkin demi efektifitas kegiatan pemberian bantuan sehingga mempermudah tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi agar risiko dan dampak bencana dapat diminimalkan.</div><div><br></div><div>Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ani Isgiyati dari BNPB, Natalie Cohen dari Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia, Bina Suhendra dan Sultonul Huda dari PBNU. <span style="font-weight: bold;">(Kendi Setiawan/Zunus)</span></div><div><br></div>
Nasional LAINNYA
