Golput Tak Berdosa, Namun Sebaiknya Memilih

Jember, <strong><em>NU Online<br /> </em></strong>Menjadi golongan putih (golput) alias tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden (pilpres) 8 Juli mendatang tidak berdosa. Hak memilih atau tidak memilih diserahkan kepada masing-masing warga negara.<br /> <br /> Namun demikian umat Islam sebaiknya tetap memilih, selama diyakini ada calon presiden atau wakil presiden yang terbaik diantara beberapa calon yang bersaing. Demikian dikatakan KH Afifuddin Muhajir, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi&rsquo;iyah Situbondo, Jawa Timur.<><br /> <br /> &ldquo;Prinsipnya, selama masih ada yang baik, pilih yang baik. Tapi kalau sudah sama-sama jelek, baru (boleh) golput. Karena itu sebaiknya tidak Golput,&rdquo; katanya di sela seminar nasional dan bedah buku &ldquo;F<em>iqih Menggugat Pemilu Langsung</em>&rdquo; di aula gedung PCNU Jember, Jl Imam Bonjol, Kaliwates Jember, Sabtu (4/7).<br /> <br /> Dikatakannya, memilih pemimpin hukumnya fardlu kifayah atau wajib bagi perwakilan umat Islam saja. Jika di Indonesia, misalnya tak satu pun yang memberikan&nbsp; hak suaranya dalam Pilpres, maka berdosalah semua warga Indonesia.<br /> <br /> Soal pemilihan presiden langsung, Kiai Afifuddin juga menegaskan, pemilihan langsung banyak membawa dampak yang kurang baik bagi rakyat kebanyakan. Selain terpolarisasinya dukungan, pemilihan langsung kerap kali berujung pada perseteruan yang tajam antar warga.<br /> <br /> Pemilu langsung juga mendidik masyarakat dan bersikap pragmatis dalam menentukan pilihannya. &ldquo;Kesimpulannya, untuk zaman sekarang, lebih baik bukan pemilu langsung&rdquo;, ungkapnya.<br /> <br /> Sementara itu, pembicara lain, Dr Muhammad Habibullah menandaskan, Pemilu langsung harus dilakukan karena sudah diamanahkan oleh pasal 6A UUD 45&nbsp; hasil amandemen ketiga.<br /> <br /> Alasan lain, tukasnya, Pilpres langsung merupakan sarana pembelajaran politik yang sangat baik dan sebagai salah satu upaya meningkatkan kwalitas berpolitik rakyat. &ldquo;Itu salah satu indikator demokrasi,&rdquo; ulasnya. (ary)

Nasional LAINNYA