<p><font face="Verdana">Sidoarjo, <em><strong>NU Online</strong></em><br />
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dinilai diskriminatif dalam memperlakukan guru-guru di lingkungan Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif Nahdlatul Ulama (NU) Sidoarjo. Perlakukan itu antara lain dalam memberikan jatah sertifikasi bagi guru LP Ma�arif NU yang dinilai kurang proporsional. Begitu pula pengucuran dana block grant.</font></p>
<p><font face="Verdana">Lalu ada perlakukan beda yang mencolok antara guru negeri dan swasta serta guru Diknas dan Depag. Selain itu belum ada kebebasan madrasah atau sekolah di lingkungan LP Ma’arif NU dalam penentuan penerbitan buku BOS (Biaya Operasional Sekolah).</font></p><>
<p><font face="Verdana">Karenanya, para guru LP Ma’arif NU yang menjabat kepala madrasah ibtidaiyah dan SD, Selasa (20/2) kemarin, menggelar workshop kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Mereka juga memberi rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar menghapus perlakuan diskriminatif tersebut.</font></p>
<p><font face="Verdana">Sekretaris Pengurus Cabang LP Ma’arif NU Sidoarjo Drs H Zainul Afani M.Pd mengatakan, seharusnya pemerintah tidak diskriminatif terhadap para guru LP Ma’arif NU. Sebab, lembaga pendidikan swasta seperti LP Ma’arif merupakan matra dalam mencerdaskan anak bangsa.</font></p>
<p><font face="Verdana">Selain itu, yang perlu diingat dan ditegaskan bahwa Bupati Sidoarjo adalah pemimpin semua warga Sidoarjo. “Merujuk kepada UU tentang Sisdiknas, Otoda, serta UU mengenai guru dan dosen, bahwa semua komponen lembaga pendidikan swasta, utamanya guru, merupakan mitra dari pemerintah. Ini perlu dipahamkan,” jelasnya.</font></p>
<p><font face="Verdana">Guru-guru LP Ma’arif NU Sidoarjo memberikan rekomendasi agar perlakuan diskriminatif segera dihapus. Intinya ada lima poin, yaitu tidak ada diskriminasi antara guru negeri dan swasta, guru Depdiknas dan guru Depag dan sesama guru swasta. Lalu pemberian jatah sertifikasi bagi guru LP Ma’arif NU secara proporsional dan menyangkut pemberian subsidi block grant. </font></p>
<p><font face="Verdana">Serta pemberian kebebasan kepada madrasah di lingkungan LP Ma’arif NU dalam penentuan penerbitan buku BOS. Terakhir agar anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD terealisasi di luar gaji PNS guru. Rekomendasi tersebut, lanjutnya, dikirimkan ke Bupati Win Hendrarso, Kepala Dinas Pendidikan dan para pihak terkait.</font></p>
<p><font face="Verdana"><strong>Peningkatan Mutu Pendidikan</strong></font></p>
<p><font face="Verdana">Selain mengirimkan rekomendasi ke beberapa pihak, LP Ma’arif NU yang merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan juga terus meningkatkan mutu pendidikan. Di antaranya secara rutin melakukan workshop, mulai kepala sekolah hingga para guru pengajar di tiap koordinator kecamatan. </font></p>
<p><font face="Verdana">Setelah guru MI/SD, dilanjutkan ke jenjang guru di tingkat MTs/SMP lalu di tingkat SMA/SMK dan MA. “Saat ini yang kita prioritaskan adalah para guru di tingkat madrasah ibtidaiyah dan SD. Nanti berlanjut ke para guru yang jenjangnya lebih tinggi,” kata Ketua PC LP Ma’arif NU Sidoarjo Drs H Fatkhul Anam Msi.</font></p>
<p><font face="Verdana">Lembaga pendidikan di lingkungan LP Ma’arif NU Sidoarjo cukup besar, di mana untuk SD/MI ada 228 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 2.689 orang dan siswanya mencapai 41.207 siswa. Untuk tingkat SMP/MTs, jumlah sekolah 68 unit dengan jumlah guru 1.742 orang dan jumlah siswa sebanyak 16.484 siswa. Sedangkan untuk SMA/MA/SMK sebanyak 47 sekolah dengan jumlah guru 1.075 orang dan siswa sebanyak 8.379 orang. (duta)</font></p>
Nasional LAINNYA
