Gus Dur Pilih Golput Jika Gagal Jadi Capres

<!-- pagebreak -->Jakarta, NU Online<BR>Calon presiden (Capres) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menegaskan, akan memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya (golput) pada pemilihan presiden/Wapres pada 5 Juli 2004 jika pencalonannya sebagai presiden ditolak oleh KPU.<BR>Dalam diskusi di Kantor PBNU di Jakarta Pusat, Kamis, Gus Dur menyatakan, selain akan memilih golput jika pencalonannya ditolak KPU, maka dirinya akan berada di luar sistem dan akan terus memperjuangkan demokrasi.<BR>"Saya akan pilih golput dan akan berada di luar sistem," katanya. Gus Dur merasa pencalonannya sebagai presiden akan diganjal oleh KPU dengan alasan kesehatan.<BR>Pihaknya akan menempuh jalur hukum bila pencalonan sebagai Capres ditolak oleh KPU. Penyelesaian melalui jalur hukum tersebut sebagai langkah atas sikap KPU yang melanggar UUD dan UU tentang Pemilihan Presiden.<BR>Namun dia menegaskan, keberadaannya di luar sistem bukan berarti akan menjadi penggerak bagi terjadinya perlawanan kepada pemerintahan hasil pemilihan 5 Juli. <BR>Gus Dur menyatakan, jika nantinya KPU mengganjal pencalonannya, maka sikap KPU itu sebagai wujud ketakutan. Padahal sebenarnya ketakutan itu tidak berdasar. "Saya merasa ada semacam ketakutan yang menjadi inti, padahal kalau kita memahami kata-kata emas Presiden AS Franklin D Roosevelt bahwa apa yang kita takutkan adalah ketakutan itu sendiri," kata Gus Dur.<BR>Mengenai keberadaannya di luar sistem pemerintahan jika pencalonannya digagalkan KPU, Gus Dur mengatakan, posisinya bukan untuk menggulingkan pemerintahan. Namun lebih pada gerakan untuk mengembankan demokrasi&nbsp; melalui cara-cara yang damai.<BR>Misalnya, ada tindakan&nbsp; atau gerakan yang berada di luar etika demokrasi, maka gerakan itu harus dihentikan melalui penyampaian pendapat, pernyataan dan tulisan-tulisan di media massa.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>Gus Dur juga menegaskan, keberadaannya di luar sistem pemerintahan bila pencalonannya tidak disetujui KPU bukan menempatkan diri sebagai oposisi. Hal itu disebabkan citra oposisi di negara manapun cenderung berupa gerakan melawan dan menggulingkan pemerintahan.(mkf/an)<BR>

Nasional LAINNYA