<p>Sampang, <em><strong>NU Online</strong></em><br />Berkaca dari pengalaman pemilu sebelumnya yang berisi banyak kecurangan, Lakpesdam NU Sampang membuat Posko Pantau Pilpres 2014 di jalan Rajawali nomor 10, Sampang. Posko pemantauan ini menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelanggaran dalam pilpres.<br /><><br />"Melalui pembukaan posko ini segenap warga Sampang diimbau dan diharapkan agar dengan tulus terlibat aktif mengawal pilpres bebas dari tindak kekerasan dan manipulasi. Penting memastikan kedekatan pemimpin terpilih dekat dengan masyarakat tetapi mendapat legitimasi yang kuat," ucap Koordinator Posko Pantau Pilpres 2014, Abdul Hamid di poskonya, Selasa (8/7).<br /><br />Konkretnya, tim pemantauan akan melakukan investigasi terhadap laporan warga. Warga yang menemukan kecurangan, praktik suap, intimidasi, dan kekerasan, bisa langsung menghubungi posko di nomor kontak 081937754471 atau inivite PIN BB 29DC3FE7. Relawan posko akan menerima mereka yang mendatangi langsung posko.<br /><br />Secara detil, Hamid menambahkan, pemantauan ini akan berfokus pada tiga hal. Pertama, pelanggaran dan kecurangan selama pelaksanaan pilpres. Misalnya, kecurangan distribusi surat undangan untuk pemilih, kecurangan penghitungan hasil pemilihan, pemalsuan dokumen C1, praktik suap, atau penggunaan fasilitas negara untuk mendukung salah satu capres.<br /><br />Kedua, pemantauan pada orang, ormas atau pihak-pihak yang diduga terlibat dalam merancang dan melaksanakan praktik kecurangan, pemantauan sejauh mana keterlibatan aparatur negara seperti polisi, pemerintah, KPU, dan lain-lain dalam kecurangan.<br /><br />Ketiga, penggunaan kekerasan atau intimidasi oleh kelompok tertentu baik aparat negara maupun non-negara seperti preman, tokoh masyarakat, ormas tertentu untuk memaksa orang atau kelompok masyarakat agar memilih salah satu capres.<br /><br />Posko akan melayani warga selama 6 hari terhitung mulai H-1 sampai lima hari setelah pencoblosan dan penghitungan di TPS.<br /><br />&ldquo;Kami sengaja melaksanakan pemantauan ini mulai malam pencoblosan sampai penetapan rekapitulasi suara di tingkat KPUD Kabupaten. Karen,a biasanya perilaku curang dan manipulasi suara terjadi dalam rentang waktu tersebut,&rdquo; tandas Hamid. (<strong>Ali Imron/Alhafiz K</strong>)</p>

---