Jakarta, <span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;">NU Online</span></span><br>Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) dengan dukungan dari Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia menyelenggarakan Pelatihan Penyusunan Kajian Risiko Bencana. Pelatihan yang berlangsung di di BBPBAP Jepara, Senin-Jumat (20-24/2) ini merupakan rangkaian program penguatan kapasitas pemerintah dan masyarakat lokal dalam kesiapsiagaan untuk respon bencana yang cepat dan efektif.<br><br>Pelatihan ini diselenggarakan untuk memperkenalkan dan mengaplikasikan aplikasi Java Open Street Map (JOSM) yang merupakan sumber terbuka (<span style="font-style: italic;">open sources</span>) sebagai salah satu tools dalam penanggulangan bencana alam.<br><br>Pelatihan ini diikuti oleh 22 orang peserta yang merupakan perwakilan dari BPBD, OPD Terkait, LPBI NU, Pramuka, PMI, Perguruan Tinggi yang berasal dari Kabupaten Jepara dan Kudus, Jawa Tengah.<br><br>Pelatihan dibuka oleh Kepala BPBD Kabupaten Jepara Lulus. Dalam sambutannya Lulus menyampaikan apresiasi program yang dilakukan oleh LPBI NU, karena Jepara terpilih menjadi pilot dari program LPBI NU. Kedua, Jepara juga sangat rawan bencana sehingga pelatihan kajian risiko bencana dapat menjawab kebutuhan yang&nbsp; selama ini kami harapkan di Jepara.<br><br>Ketua LPBI NU PBNU M Ali Yusuf menyatakan, untuk menyusun rencana dan aksi penanggulangan bencana yang sistematis, terarah dan terpadu, diperlukan dasar yang kuat untuk pemaduan dan penyelarasan arah penyelenggaraan penanggulangan bencana pada suatu daerah atau kawasan.<br><br>Menurutnya, di sini letak penting adanya kajian risiko bencana sebagai perangkat untuk menilai kemungkinan dan besaran dampak (korban dan kerugian) dari ancaman bencana yang ada. Dengan mengetahui kemungkinan dan besaran korban dan kerugian, fokus perencanaan dan keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi lebih efektif.<br><br>“Dapat dikatakan, kajian risiko bencana merupakan dasar untuk menjamin keselarasan arah dan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di suatu daerah atau kawasan,” kata Ali. (<span style="font-weight: bold;">Red Alhafiz K</span>)<br><br>

---