Jakarta, <em><strong>NU Online</strong></em><br /> Indonesia memiliki daerah yang secara geografis dan demografis merupakan kawasan rawan bencana dan rentan terhadap dampak perubahan iklim. Tiga Daerah yang paling rawan bencana adalah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena Selain merupakan kawasan rawan juga karena daya dukung lingkungannya sudah sangat memprihatinkan ditambah kerapatan penduduk yang sangat tinggi di tiga propinsi tersebut.<br /> <br /> Pemerintah Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat peraturan dalam menanggulanghi bencana yaitu UU no 24 tahun 2007 dan perangkat turunannya, namun kenyataannya dari&nbsp; 452 Kabupaten/Kota baru terbentuk sekitar 40 persen serta tidak adanya Rencana Aksi Daerah dalam Pengurangan Risiko dan Penanggulangan&nbsp; Bencana. Hal ini berimbas&nbsp; pada efektifitas, efisiensi dan kecepatan respon apabila terjadi bencana.<> <br /> <br /> Berdasarkan hal tersebut, LPBI NU melakukan kajian kebijakan dan kelembagaan kebencanaan di Jawa Timur dengan mengambil lokasi di 8 kabupaten yang dianggap rawan bencana berdasarkan data BNPB. <br /> <br /> Ke Delapan Kabupaten tersebut adalah empat kabupaten berada di wilayah bagian utara, yaitu: Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, Mojokerto, dan Pasuruan. Dan empat lainnya di wilayah bagian selatan, yaitu: Lumajang, Malang, Trenggalek, dan Tulungagung.&nbsp; <br /> <br /> Ketua LPBI NU Avianto Muhtadi menjelaskan kajian Kebijakan dan kelembagaan Kebencanaan ini dilakukan dengan model scoping mission atau misi pelingkupan berupa&nbsp; penggalian data baik melakukan audiensi dengan Pemerintah Daerah (Gubernur, Wakil Gubernur, BPBD Jawa Timur, Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Dinas Terkait) dan DPRD Tingkat I dan Tingkat II.&nbsp; Maupun membuat forul FGD dengan LSM, Tokoh Agama dan Masyarakat serta masyarakat luas lainnya. <br /> <br /> Scoping Mission atau misi pelingkupan dengan bentuk kajian penelitian berbasis data ini akan di mulai dari tanggal 18 hingga 27 Agustus 2010. <br /> <br /> &ldquo;Proyeksi hasil dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan program dengan basis data dan informasi yang lebih lengkap agar strategi program yang digunakan sesuai dengan kebutuhan lapangan (daerah),&rdquo; katanya, Rabu. <br /> <br /> Hasil Penelitian ini akan dikembangkan menjadi program advokasi kebijakan dan kelembagaan kebencanaan serta inisiasi Rencana Aksi Daerah kabupaten dalam Pengurangan Risiko bencana.<br /> <br /> Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari keseluruhan kegiatan ini dilakukan oleh LPBI NU selama 4 bulan dengan proses mulai dari tahap persiapan, penyusunan desain penelitian, penggalian dan analysis data, FGD dan strategi program. <br /> <br /> LPBI NU dalam pelaksanaannya menggandeng mitra dari BNPB yaitu AIFDR (Kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia dalam Fasilitasi Pengurangan Risiko Bencana) dalam pelaksanaan penggalian data akan melibatkan Pemerintah Daerah dan Kabupaten di Jawa Timur, PWNU dan PCNU di 8 kabupaten sasaran di Jawa Timur, Perguruan Tinggi, Tokoh Agama dan masyarakat serta LSM terkait. <br /> <br /> &ldquo;Seluruh aktifitas kegiatan scoping mission ini merupakan upaya jam&rsquo;iyah NU melakukan salah satu tugas utamanya yaitu komitmen sosial-keagamaan dalam rangka membangun kemaslahatan masyarakat (li al-mashlahat al-ummah). Dengan masyarakat yang mampu melakukan upaya pengurangan risiko bencana diharapkan kerugian baik jiwa maupun harta benda dapat dihindari dan diminimalisir,&rdquo; tandasnya. (mad)

---