<div>Jakarta, <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">NU Online</span><br></div><div>Selama tiga hari, 20-23 Desember 2017, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBI PBNU) melaksanakan <span style="font-style: italic;">Workshop Penyusunan Mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kedaruratan Bencana</span> di gedung PKK Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. </div><div><br></div><div>Kegiatan dibuka Kamis (20/12) oleh H Alamsyah mewakili Bupati Wajo. Ia mengapresiasi LPBI-PBNU yang membantu dan mendampingi Kabupaten Wajo dalam penanggulangan bencana, diantaranya melalui Penyusunan Mekanisme dan SOP Kedaruratan Bencana.</div><div><br></div><div>“Penyusunan SOP Kedaruratan menjadi hal yang sangat penting, mengingat Wajo termasuk daerah yang berisiko tinggi terkena dampak banjir,” kata Alamsyah.</div><div><br></div><div>Ia menyebut banjir di beberapa daerah di Wajo bisa terjadi lebih dari dua bulan, utamanya di kawasan Danau Tempe karena banyak penyebab.</div><div><br></div><div>“Diantaranya sungai besar yang melintas di Wajo dan pengalirannya ke laut sangat jauh yaitu 180 kilometer dan banyaknya fungsi lain lahan,” Alamsyah menambahkan.</div><div><br></div><div>Pihaknya mengatakan selalu siap dalam penanggulangan bencana, dan melibatkan para pihak terkait. <span style="font-style: italic;">Workshop </span>tersebut menjadi hal fundamental dalam penanganan kedaruratan bencana yang menjadi pegangan dan acuan dalam penanggulangan bencana di Wajo.</div><div><br></div><div>“Rencana mekanisme ini sangat penting karena se-Sulawesi Selatan hanya Wajo dan Barru yang didampingi. Ini sebuah kehormatan bagi kami,” tutup Alamsyah.</div><div><br></div><div>Sementara itu, Erwin mewakili Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan Sulawesi Selatan merupakan daerah yang mewakili risiko bencana yang tinggi dari 24 kabupaten/kota dari 22 kabupaten/kota berisiko tinggi.</div><div><br></div><div>“BPBD Provinsi Sulawesi Selatan juga telah menyusun mekanisme dan beberapa SOP untuk penanganan kebencanaan. SOP akan dibagikan ke berbagai kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai acuan,” kata Erwin.</div><div><br></div><div>SOP juga akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.</div><div><br></div><div>“Penanggulangan bencana adalah tugas kita semua yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha,” pungkas dia.</div><div><br></div><div>Narasumber kegiatan tersebut diantaranya dari BPBD Provinsi Sulawesi Selatan serta fasilitator yang ahli pada bidangnya. Adapun peserta berasal dari unsur Kodim, Polres, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan unsur masyarakat lainnya. <span style="font-weight: bold;">(Red: Kendi Setiawan)</span></div><div><br></div>
Nasional LAINNYA
