<div><span style="line-height: 1.42857;">Jakarta,<span style="font-weight: bold; font-style: italic;"> NU Online</span></span></div><div><span style="line-height: 1.42857;">Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBI PBNU) melaksanakan <span style="font-style: italic;">Workshop Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Masyarakat Daerah dalam Kesiapsiagaan Bencana Menuju Tanggap Darurat yang Cepat, Tepat, dan Efektif (SLOGAN–STEADY). </span>Kegiatan berlangsung di Rabu-Jumat, </span><span style="line-height: 18.5714px;">7-9 Maret 2018 Hotel Pandanaran Semarang, Jawa Tengah.</span></div><div><span style="line-height: 1.42857;"><br></span></div><div><span style="line-height: 1.42857;">Salah satu tahapan yang akan dilaksanakan adalah mengadakan serangkaian kegiatan, dari TTX (<span style="font-style: italic;">Table Top Exercise</span>), CPX (<span style="font-style: italic;">Command Post Exercise</span>) dan FTX (<span style="font-style: italic;">Field Training Exercise</span>) untuk mendorong sistem dan mekanisme yang efektif dalam menghadapi keadaan darurat bencana di wilayah sasaran. </span></div><div><span style="line-height: 1.42857;"><br></span></div><div><span style="line-height: 1.42857;">"Tujuan kegiatan tersebut adalah meningkatkan ketrampilan dan pemahaman para pihak dalam menghadapi situasi darurat bencana di wilayahnya," kata Manajer </span><span style="line-height: 18.5714px;">Program, Yayah Ruchyati, Rabu (7/3).</span></div><div><span style="line-height: 18.5714px;"><br></span></div><div><span style="line-height: 18.5714px;">Selain itu tujuan program adalah te</span><span style="line-height: 1.42857;">rsusunnya skenario yang akan dilaksanakan dalam serangkaian kegiatan TTX dan CPX; tersedianya informasi terkait pembagian peran antaraktor dan kebutuhan sumberdaya yang akan digunakan dalam melaksanakan serangkain kegiatan yang dimaksud.</span></div><div><span style="line-height: 1.42857;"><br></span></div><div><span style="line-height: 1.42857;">"Juga agar tersedia informasi kesenjangan sumber daya yang akan digunakan dalam TTX dan CPX; serta munculnya kesepakatan dari para pihak untuk menentukan jenis kejadian dan lokasi dilaksanakannya gladi lapang," tambah Yayah.</span></div><div><span style="line-height: 1.42857;"><br></span></div><div><span style="line-height: 1.42857;">Kegiatan merupakan lanjutan program pedampingan LPBI PBNU selama dua tahun di Kabupaten Jepara dan Kudus, dan telah menghasilkan beberapa dokumen penting seperti Kajian Risiko Kabupaten; Mekanisme Penanganan Darurat Bencana; SOP Peringatan Dini; SOP Kedaruratan Bencana Tingkat Kabupaten; Rencana Kontinjeni Banjir Tingkat Desa di Dua Kabupaten; dan juga adanya tim relawan desa yang telah dilatih pada program ini. </span><br></div><div><br></div><div>Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Sekretaris Kabag TU BPBD Propinsi Jawa Tengah, <span style="line-height: 18.5714px;"> Adi Prabowo,</span><span style="line-height: 1.42857;"> mengapresiasi kegiatan LPBI PBNU dalam membantu pengurangan risiko bencana yang ada di Jawa Tengah.</span></div><div><span style="line-height: 1.42857;"><br></span></div><div><span style="line-height: 1.42857;">"Pemerintah sangat terbantu dan manfaat yang diterima oleh masing-masing kabupaten dalam hal kebencanaan," kata Adi.</span></div><div><span style="line-height: 1.42857;"> </span></div><div>Di Jawa Tengah menurut data BPBD, ada 586 kejadian bencana di seluruh Jawa Tengah hingga 7 Maret 2018. Oleh karena itu perlu adanya kerja sama antara masyarakat, dunia usaha, <span style="font-style: italic;">stakeholder</span> dan organisasi yang lain, untuk ikut berkomitmen dalam penaggulangan bencana.</div><div><br></div><div>"Karena tidak mungkin semua itu hanya di tumpukan lewat BPBD saja," terang Adi.</div><div><br></div><div><span style="line-height: 18.5714px;">Narasumber pada kegiatan workshop adalah BNPB, BPD Provinsi Jawa Tengah, BBMKG Jawa Tengah.</span></div><div><span style="line-height: 18.5714px;"><br></span></div><div><span style="line-height: 1.42857;">Direktur Kesiapsagaan BNPB diwakili </span><span style="line-height: 18.5714px;">Kasubdit Perencanaan dan Kesiapsiagaan,</span><span style="line-height: 18.5714px;"> </span><span style="line-height: 1.42857;">Eni Supartini menyampaikan sebagaimana amanat UU No 24 tahun 2007 perencanaan dan kesiapsiagaan bencana meliputi penanganan pra, saat dan pascabencana.</span></div><div><br></div><div>"Berdasarkan kajian risiko bencana yang di susun oleh BNPB terdapat daerah-daerah yang terpapar bencana yang berada di seluruh provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia, <span style="line-height: 1.42857;">dan ada sekitar 600 bencana dalam 2 bulan," terang Eni.</span></div><div><span style="line-height: 1.42857;"><br></span></div><div><span style="line-height: 1.42857;">Hasil penelitian dari Jepang bahwa prosentasi keselamatan jiwa orang yang terkena risiko bencana adalah Diri sendiri 35%, Keluarga 31,9%, Teman 28,1 %, Orang lewat 2,6 %, Tim SAR 1,7 %, dan Lainnya 0,9 %. </span></div><div><span style="line-height: 1.42857;"><br></span></div><div><span style="line-height: 1.42857;">Selain itu penguatan kesiapsiagaan di kalangan masyarakat itu perlu di adakan pelatihan yang berjenjang dan berkelanjutan sehingga para relawan lebih berkompetensi dalam penanggulangan bencana.</span></div><div><span style="line-height: 1.42857;"><br></span></div><div><span style="line-height: 1.42857;">"Kami bangga dengan LPBI NU yang selalu <span style="font-style: italic;">consern</span> dalam melaksanakan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat," pungkas Eni.</span><br></div><div><br></div><div>Peserta workhop adalah organisasi perangkat daerah (OPD), Polres, Kodim, dan para pihak yang terkait dengan penanggulangan bencana. <span style="font-weight: bold;">(Red: Kendi Setiawan)</span></div><div><br></div>
