Wajo, <span style="font-weight: bold;"><span style="font-style: italic;">NU Online</span></span><br>Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) dengan dukungan dari Department of Foreign and Trade Australia (DFAT) menyelenggarakan Pelatihan “Manajemen Kedaruratan Bencana dan Standar Minimum Kemanusiaan untuk Pengungsi (SPHERE)”, 14-17 Oktober 2016, di Gedung PKK Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.<br><br>Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya, yaitu Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana dan Participatory Disaster Risk Assessment(PDRA), dan diselenggarakan untuk pemangku kepentingan kunci di tingkat komunitas Kabupaten Wajo. <br><br>Pelatihan diikuti 30 peserta dari BPBD, lembaga pendidikan, LSM, Fatayat NU, Forum Masyarakat Sibawaki, dunia usaha, media, staf Kelurahan Salomenraleng, karang taruna, PKK, dan tokoh masyarakat.<br><br>Ketua PCNU Kabupaten Wajo Muhammad Alwi saat membuka acara ini menyampaikan bahwa Kabupaten Wajo telah ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki risiko tinggi terjadi banjir. Oleh sebab itu, selayaknya masyarakat dan pemangku kepentingan di Kabupaten Wajo meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana. <br><br>“Pelatihan Manajemen Kedaruratan dan SPHERE ini merupakan salah satu jawaban untuk meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan, masyarakat, dan stakeholder kunci di tingkat komunitas untuk melakukan upaya penanggulangan bencana,” ujarnya.<br><br>Menurutnya, salah satu hal yang harus menjadi perhatian dalam penanggulangan bencana adalah mengurangi korban bencana dengan menyediakan fasilitas yang memenuhi standar minimum kemanusiaan bagi pengungsi. Harus ada upaya agar masyarakat yang terdampak bencana dapat meninggalkan rumahnya dengan hati yang tenang dan tidak was-was.<br><br>“Terkait hal ini, LPBI NU memiliki konsep penanggulangan bencana yang yang khas berdasarkan nilai-nilai budaya setempat yang dijadikan standar dalam menanggulangi bencana. Semoga pelatihan ini bukan hanya bermanfaat bagi peserta pelatihan, tetapi juga bagi masyarakat luas,” tuturnya.<br><br>Pelatihan kali ini dipandu oleh Ujang D. Lesmana dari Reay Indonesia, yang mengampu sedikitnya tujuh rangkaian materi, meliputi : (1) Realitas&nbsp; Penanganan Kedaruratan Bencana di Indonesia; (2) Pendekatan dan Prinsip Penanggulangan Bencana Secara Holistik; (3) Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana; (4) Pemenuhan Perlindungan dan Kebutuhan Hidup Dasar Bagi Penyintas Bencana, gender, dan kelompok rentan; (5) Manajemen Kedaruratan: Manajemen Pusat Koordinasi (Posko), Manajemen Shelter (pengungsian), (6) Manajemen Pos Kesehatan Darurat, Manajemen Dapur Umum, dan Penanganan Psikososial Korban Bencana; dan (7) Standar Minimum Kemanusiaan untuk Pengungsi (SPHERE).<br><br>Deputi Program Manager SLOGAN-STEADY menyampaikan bahwa pelatihan Manajemen Kedaruratan dan SHPERE merupakan rangkaian pelatihan dari pelatihan-pelatihan yang dilakukan sebelumnya. Sebagaimana diketahui bahwa sebelumnya telah dilakukan pelatihan PRB dan Participatory Disaster Risk Assessment (PDRA). Dalam pelatihan ini, peserta akan belajar struktur komando tanggap darurat serta bagaimana mengelola posko supaya jika terjadi bencana, peserta sudah tangguh sehingga penanganan kedaruratan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan efektif. <span style="font-weight: bold;">(Red: Mahbib) </span><br><br>

---