<p>Jakarta, <strong><em>NU Online</em></strong><br />Pengurus Pusat Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) mengadakan Rapat Pleno, Kamis (5/6), di Hotel Gren Alia Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan kapasitas dan tata kelola organisasi kelembagaan LPBINU.<br /><><br />Ketua panitia yang juga sekretaris PP LPBINU, Ja’farAmiruddin, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan sarana evaluasi terhadap pelaksanaan rencana strategi (renstra) LPBINU 2010, baik dari sisi program, manajemen, dan kelembagaan LPBINU. Hasil rapat pleno rencananya akan disampaikan pada Rakernas LPBINU serta Munas dan Konbes NU 2014 pada Agustus mendatang.<br /><br />Forum rapat dihadiri 46 pengurus LPBINU dan dibuka KH Abbas Mu’in, Ketua PBNU yang membidangi masalah Sosial Kemasyarakatan. Pembicara dari ITS, Ir Imam Subchi MT juga turut diundang untuk berbicara tentang teknologi pengolahan sampah.<br /><br />Secara kelembagaan, LPBINU telah memiliki perwakilannya di daerah, tercatat ada 7 PW LPBI NU dan 25 PC LPBI NU. Hasil pleno ini juga menjadi bahan untuk merancang kegiatan koordinasi nasional antara Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang LPBINU yang sudah terbentuk.<br /><br />Ketua PP LPBINU Ir. Avianto Muhtadi mengatakan, perkembangan isu lingkungan hidup dan bencana secara global saat ini adalah terkonsentrasi terhadap MDGs (Millenium Development Goals) yang merupakan kesepakatan bangsa di dunia untuk mengurangi risiko dan meningkatkan perbaikan pembangunan.<br /><br />Salah satu klausul MDGs adalah pelestarian lingkungan dan perngurangan risiko bencana, yang tertuang dalam dokumen HFA (Hyaogo Framework for Action for Disaster Reduction). HFA ini akan dievaluasi oleh UN ISDR (United Nation International Strategic or Disaster Reduction) melalui World Conference Disaster Risk Reduction (WCDRR) yang dilakukan setiap 15 tahun sekali. <br /><br />“Alhamdulillah LPBINU ikut bagian dari proses ini. Namun demikian tidak semua hasil internasional baik penelitian, UN act, dan sebagainya diterima secara bulat-bulat, NU harus melakukan filterisasi yang disesuaikan dengan karakter dan sifat bangsa ini serta moral,” katanya. <br /><br />Selain itu, katanya, NU harus mampu melakukan advokasi kebijakan untuk meningkatkan pembangunan, mengurangi risiko kerusakan lingkungan bahkan bencana. Menurutnya, hutang Indonesia dari tahun ke tahun selalu meningkat. Pada tahun 2013 hutang Indonesia adalah Rp 1.937 Triliun, yang meningkat Rp. 134 Triliun dari tahun 2012.<br /><br />Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang baik, katanya, dapat meningkatkan pemasukan APBN. “Lemahnya pengelolaan dampak kerusakan lingkungan, apalagi jika ada bencana bisa-bisa pembangunan yang ada bisa kembali ke titik nol dan hutang tidak akan pernah terbayar,” ujarnya. <strong>(Red: Mahbib Khoiron)</strong><br /><br /></p>
Nasional LAINNYA
