<div><span style="line-height: 1.42857;">Jakarta, </span><span style="line-height: 1.42857; font-weight: bold; font-style: italic;">NU Online</span><br></div><div>Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) bekerjasama dengan Pemerintah Australia (DFAT) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan melaksanakan program “Penguatan Kapasitas Pemerintah dan Masyarakat Daerah/Lokal dalam Kesiapsiagaan untuk Respon Bencana yang Cepat, Tepat dan Efektif”. LPBINU akan melibatkan banom dan lembaga NU lain yang responsif dan berkemampuan dalam penanggulangan bencana.</div><div><br></div><div>Demikian disampaikan Ketua LPBINU M. Ali Yusuf kepada wartawan setelah peluncuran program tersebut di Gedung PBNU Lantai 5, Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat, Selasa (14/6) sore.</div><div><br></div><div>(<span style="font-weight: bold;">Baca: <a href="http://www.nu.or.id/post/read/69003/gandeng-australia-lpbinu-tingkatkan-kapasitas-tanggap-bencana" target="_blank">Gandeng Australia, LPBINU Tingkatkan Kapasitas Tanggap Bencana</a></span>)</div><div><br></div><div>Ali menambahkan, program tersebut diwujudkan dalam beberapa kegiatan; yaitu pengembangan kapasitas, pengkajian risiko bencana, pengembangan sistem kesiapsiagaan bencana termasuk sistem peringatan dini dan mekanisme tanggap darurat bencana. </div><div><br></div><div>Penguatan kapasitas dalam program dilaksanakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi pemerintah terkait, Palang Merah Indonesia, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, media lokal, lembaga usaha dan LSM di daerah target program. </div><div><br></div><div>“Selain itu, program juga mendorong untuk memaksimalkan fungsi Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) yang sudah dimiliki oleh BPBD, terutama di tingkat provinsi sebagai sentral informasi, koordinasi khususnya operasi tanggap darurat bencana,” ujar Ali Yusuf.</div><div><br></div><div>Program dilaksanakan selama dua tahun (Mei 2016-Mei 2018) di empat kabupaten, yaitu di Barru dan Wajo (Sulawesi Selatan), dan Jepara dan Kudus (Jawa Tengah). Empat kabupaten tersebut termasuk daerah rawan bencana terutama banjir.</div><div><br></div><div>Manajemen program terdiri dari SC (<span style="font-style: italic;">Steering Committee</span>) dan Tim Pelaksana. SC di tingkat nasional berasal dari BNPB, PBNU, DFAT dan LPBI NU. Sedangkan di daerah, SC terdiri dari BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten.</div><div><br></div><div>Pelaksana program ini adalah Tim yang direkrut dan dibentuk oleh LPBI NU. Tim Pelaksana terbagi menjadi dua; Tim Pusat yang berada di Jakarta, dan Tim Lokal yang berada di daerah program. </div><div><br></div><div>Adapun tahapan program adalah sebagai berikut: Pada tahun pertama, program akan fokus pada: konsolidasi program, peningkatan koordinasi stakeholder dalam PB-PRB, peningkatan kapasitas <span style="font-style: italic;">stakeholder</span> dan penyusunan kajian risiko bencana. Pada tahun kedua berfokus pada: penyusunan sistem kesiapsiagaan dan mekanisme respon bencana serta uji sistem dan mekanisme melalui gladi posko dan gladi lapang. Selain itu, pada semester kedua tahun kedua program juga akan dilakukan penyiapan <span style="font-style: italic;">exit strategy</span> dan keberlanjutan program.</div><div><br></div><div>Seluruh pelaksanaan program akan menggunakan prinsip-prinsip berikut: <span style="font-style: italic;">Pertama,</span> berperspektif gender, di mana seluruh program, mulai dari input, proses hingga output akan mempertimbangkan aspek pengarusutamaan gender. <span style="font-style: italic;">Kedua</span>, transparan dan akuntabel, artinya prinsip-prinsip manajemen yang transparan dan akuntabel akan diterapkan dalam pelaksanaan program. </div><div><br></div><div><span style="font-style: italic;">Ketiga</span>, <span style="font-style: italic;">well organized,</span> menekankan komunikasi dan koordinasi yang baik antara Tim LPBINU baik yang ada di pusat maupun di daerah target program. Keempat, tidak diskriminatif, bahwa program dirancang tidak berdasarkan kepentingan agama, ras, kelompok tertentu, jenis kelamin tertentu, tetapi terbuka untuk partisipasi semua pihak, terutama dan termasuk kelompok yang rentan bencana. <span style="font-weight: bold;">(Kendi Setiawan/Fathoni)</span></div><div><br></div>
Nasional LAINNYA
