<p>Malang, <strong><em>NU Online</em></strong><br />Petani tembakau Jawa Timur yang tergabung dalam Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) menuding ada campur tangan asing soal tembakau dan naiknya harga cengkeh. Grand desain asing yang coba mempengaruhi pemerintah RI, dianggap LPPNU sangat mencekik petani tembakau yang mayoritas adalah warga NU.</p>
<p>"Pemerintah sudah mengebiri dan membunuh petani tembakau.Kinerja Menteri Pertanian dan Kesehatan, harus dilakukan evaluasi," tegas Ketua LPPNU Jawa Timur, Yayuk Istianah, Sabtu (3/12) siang saat menggelar pertemuan dengan seluruh petani tembakau se Jatim di Gedung DPRD Kabupaten Malang.<><br /><br />menurut Yayusk, pembatasan aktivitas petani tembakau melalui regulasi dan kbijakan adalah pelanggaran atas hak hidup (Hifdzun Nafs). Pembatasan itu, juga melanggar hak penguasaan harta (Hifdzul Maal) yang dijamin konstitusi dan agama.<br /><br />Yayuk melanjutkan, Pemerintah RI, DPR dan Presiden Susilo Bambang Yudhyono harus bertanggung jawab dalam masalah ini. SBY, harus membatalkan RPP Tembakau yang secara khusus, mengebiri hak hidup dan hak bekerja petani tembakau. <br /><br />"UU Kesehatan dan RPP Tembakau merupakan bentuk penyalahgunaan kewajiban karena tidak untuk mensejahterakan rakyat," paparnya.<br /><br />Sementara itu, Ketua LPPNU Kabupaten Malang, Abdul Kholik tegas mengatakan ada camput tangan asing soal tembakau di Indonesia. Upaya pihak asing untuk bermain-main dalam pasal-pasal tentang UU Kesehatan, harus segera dibatalkan.<br /><br />"Ini adalah grand desain asing. LPPNU, siap menolak dan menuntut pemerintah lebih arif dan bijaksana melindungi petani tembakau di Indonesia," katanya.<br /><br />Masih menurut Gus Kholik, panggilan akrabnya, skenario asing jelas sangat terasa dalam kasus tembakau. Seharusnya, menteri pertanian bisa melindungi petani tembakau. Masalahnya, dampak sosial sangat besar jika pemerintah mengebiri petani tembakau dengan segala macam peraturan yang tidak berpihak pada rakyatnya.<br /><br />"Jelas tidak ada pemihakan dalam RPP itu pada petani tembakau kita. Padahal, 80 persen petani tembakau adalah warga NU. NU sudah banyak memberi untuk kemajuan bangsa dan negara. Tapi kalau kemudian negara justru mencekik warga NU, pemerintah telah gagal dalam mensejahterakan petani tembakau," pungkasnya. <br /><br /></p>
<p><br /><strong>Redaktur : Syaifullah Amin</strong></p>
Nasional LAINNYA
