Jakarta, <strong><em>NU Online</em></strong><br /> Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Lukmanul Hakim, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan penguatan-penguatan kepada auditor mupun komisi fatwa. Keduanya merupakan pilar kekuatan LPPOM MUI dibanding lembaga sertifikasi halal lainnya di dunia. Tidak hanya LPPOM yang berada di pusat, LPPOM daerah pun juga diperkuat. <br /> <br /> ''Ada tiga agenda besar yang akan dijalani LPPOM dan salah satunya adalah penguatan kelembagaan sebagai lembaga sertifikasi halal. Dalam rangka penguatan tersebut, standarisasi pun akan diperketat baik infrastruktur maupun SDM. Tentu saja penguatan ini tidak hanya dilakukan di LPPOM pusat saja, tetapi juga daerah,'' tutur Lukmanul.<><br /> <br /> Lebih lanjut dikatakan Lukmanul bahwa sertifikat halal merupakan produk hukum, sertifikat halal yang merupaka fatwa tertulis ini merupakan gabungan dari kajian ilmiah yang dilakukan auditor di perusahaan yang kemudian dilaporkan ke komisi fatwa untuk dikaji dari sisi hukum fikihnya. <br /> <br /> ''Tetapi pernyataan ilmiah itu sendiri bukan pernyataan hukum tanpa adanya kajian fatwa, sehingga bila ada perdebatan antara kajian imiah dengan status fikihnya, maka status fikihnya-lah yang lebih dimenangkan,'' kata seperti dirilis Republika Online, Jum'at (11/12).<br /> <br /> Ia mencontohkan seperti dalam kasus vaksin meningitis. Walaupun dari sisi ilmiah dinyatakan tidak ada lagi kandungan babi dalam produk akhir tetapi dari segi fikih karena telah bercampur babi dalam proses pembuatannya, maka dinyatakan haram, walau masih boleh digunakan karena statusnya darurat.<br /> <br /> ''Jadi di sini auditor pun memiliki peranan yang sangat penting guna memberikan pandangan-pandangan keilmuan kepada komisi fatwa seiring dengan penemuan-penemuan baru hasil dari penelitian-penelitian yang terus berkembang, sehingga baik kajian ilmiah maupun fatwa sangat penting keberadaannya dalam dunia halal ini sendiri,'' tandasnya. (min)

---