<P><STRONG>Lamongan, <EM>NU Online</EM></STRONG><EM> <BR></EM></P> <P>Adanya Kejanggalan dalam pemberian akreditasi SMA 3 Muhammadiyah Lamongan, memicu banyak pendapat dari berbagai kalangan. Hal itu terungkap setelah Komisi D DPRD Lamongan menelusuri&nbsp; agak jauh lagi, bahwa ketentuan penilaian untuk komponen ketenagaan maksimal 15, tapi kenapa ada SMA yang mendapat nilai untuk komponen 5 ini sebesar 15, 75. Sebagaimana lampiran 3 SK ketua BAS Prop. Jatim Nomor 4/5/BASDAP/1/2005 tanggal 25 januari 2005 yang ditandatangani Ketua BAS Jatim, Prof. Dr. H. Soenarto M.Sc, </P><> <P>Ketua komisi D DPRD, H. Abdul Wachid MS mengatakan terusik begitu mendengar hasil akreditasi lembaga pendidikan di daerahnya. Pasalnya ada pihak yang dirugikan atas akreditasi tersebut, maka setelah disepakati, kami langsung terjun ke lapangan. </P> <P>&nbsp;dari 17 lembaga pendidikan SMA yang diakreditasi, lanjut dia, contoh yang menarik adalah SMA Muhammadiyah Parengan, Kecamatan Maduran. Lembaga yang&nbsp; mempunyai 145 siswa dan 37 orang guru ini sebelumnya berstatus diakui, ternyata setelah diakreditasi ternyata mendapat nilai status A. </P> <P>sebaliknya&nbsp; SMA Wachid Hasyim, Kecamatan Maduran yang mempunyai 540 siswa, setelah diakreditasi ternyata hanya memperoleh status B. padahal sarana maupun prasarananya jauh lebih baik dibanding SMA 3 Muhammadiyah. Jelas ada motif yang bersifat ideologis politis, semua orang pasti tahu bahwa SMA Wachid Hasyim&nbsp; adalah lembaga pendidikan NU. </P> <P>Saat dikonfirmasi ke Pengurus wilayah LP Maarif&nbsp; Jawa Timur, H. Muslich Husnan, sebagai lembaga NU yang menangani bidang pendidikan, dia mengatakan sinyalemen&nbsp; kuat penjatuhan status lembaga pendidikan NU di Lamongan secara akreditatif sebetulnya hanya bersifat kasuistik tapi bukan berarti didiamkan.</P> <P>Menurut dia, sebaiknya ada “uji peteh (uji ulang) lagi pada sekolah yang bersangkutan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan buruk yang terjadi,termasuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap BAS (badan akreditasi Sekolah). </P> <P>Kalau beberapa pihak mengatakan ada motif ideologis politis dalam penilaian di sekolah itu, dia berpendapat mungkin ada tapi kita harus punya data akurat, tidak tendensius. </P> <P>“Bisa saja ada kesalahan teknis penghitungan karena memang para assessor itu hanya punya waktu 2 jam untuk menilai langsung di lapangan”,lanjut Wakil ketua LP Maarif Jatim yang sekaligus sekretaris BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta). Tapi secara formalnya nanti pihak BAS yang memutuskan sore ini (24/2/05). (alf/dumas)</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P>

---